Pendidikan Dasar 3

Alokasi Dana Pendidikan 20 Persen
Pendidikan Dasar Diharapkan Gratis

Fraksi-PKS Online: Anggota Fraksi PKS DPR RI, Irwan Prayitno menyikapi pernyataan presiden yang dikeluarkan dalam nota keuangan untuk RAPBN 2009, bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp. 224 triliun. PKS menghendaki angka 20 persen itu memenuhi tuntutan konstitusi yang menyatakan pemerintah menanggung pendidikan dasar, kata Irwan di Jakarta, Jumat (22/8).
Irwan melanjutkan bahwa bila berpegang pada amanah konstitusi, maka setidaknya alokasi dana pendidikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah sebesar 70 persen atau lebih. Sedangkan sisanya dapat terpenuhi dari APBD atau Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan menjadi gratis sepenuhnya. "Itu target utama kita, sehingga tuntutan Undang-Undang maupun tanggungan pemerintah terhadap pendidikan dasar dapat terpenuhi," kata anggota Komisi X DPR yang membawahi urusan pendidikan ini.
Selain itu, komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2009 itu diharapkan Irwan dapat meningkatkan tunjangan profesi guru, dari semula Rp. 300 ribu menjadi lebih dari Rp. 500 ribu per bulan. "Asumsinya guru akan melakukan pengajaran dan pendidikan tanpa harus memikirkan mencari tambahan di luar," jelas Irwan.
Kebutuhan fisik sekolah dan mutu pengajaran guru adalah dua hal lain, yang menurut Irwan akan menjadi prioritas penyerapan anggaran pendidikan. "Dengan jumlah Sekolah Dasar sekitar 150 ribu, bantuan pemerintah diharapkan untuk renovasi, rehabilitasi, dan penambahan ruang sekolah, itu semua kebutuhan basic dan belum bicara mutu pendidikan," urainya.
Pernyataan presiden untuk dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN mendapat dukungan penuh FPKS. "Ini menunjukkan adanya political will yang baik dari pemerintah, karena naiknya dana itu menjadi 20 persen mesti menambah utang dari SUN, Sukuk, dan lain-lain, sampai menutup defisit dari 1,6 menjadi 1,9," terang Irwan.
Menurut Irwan, alokasi anggaran pendidikan tersebut sebelumnya masih terganjal oleh lemahnya kondisi APBN, sehingga belum dapat memenuhi kuota 20 persen seperti amanah undang-undang. "Sehingga penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) kemarin baru mencukupi 30 persen kebutuhan operasional sekolah saja,"katanya. Meski demikian penyerapan APBN 2008 untuk dana BOS tersebut sudah mencapai lebih dari 95 persen. "Ini sudah sangat bagus, lebih dari target menteri keuangan yang hanya 80 persen," kata Irwan.
Penyaluran dana BOS yang langsung kepada sekolah dinilai Irwan masih paling efektif untuk realisasi anggaran pendidikan. Di samping prosesnya tidak melalui birokrasi yang rumit, pengawasannya juga langsung oleh komite sekolah, masyarakat, maupun pemda.